KPU MENUJU PEMILU 2009


KPU MENUJU PEMILU 2009

YANG LEBIH BERKUALITAS

 

Pemilihan Umum seperti yang dimaksud dalam UU No.10 Tahun 2008 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonsia Tahun 1945. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu.

Hal tersebut bermakna bahwa Pemilu dilakukan langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang bertujuan menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis yang didasari oleh Pancasila dan UUD 1945. Ini masih sangat terkait dan memiliki pengaruh positif untuk Pemilu selanjutnya di masa-masa yang datang. Pemilu juga menggugah kesadaran rakyat sebagai warga negara bahwa dirinya berhak memilih dan dipilih.

Sebagai pemilik hak memilih, rakyat perlu menjaga kualitas diri sebagai pemilih. Ini menyangkut ketegasan diri sebagai pribadi agar selalu menjaga hak pilih supaya tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan sebagai pemilik hak dipilih, rakyat harus memiliki kualitas pribadi yang bisa menjaga dan menegakan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negarapun sudah menjamin bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-undang. Dan partai politiklah yang menjembatani partisipasi rakyat dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi.

Pemilu dan partai politik bisa dikatakan dua kesatuan yang membawa negara ke arah demokrasi. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan. Sedangkan partai politik sebagai peserta Pemilu. Partai politik mengajukan calon-calon yang akan didudukan di legislatif. Diantaranya dalam DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagai penyalur aspirasi rakyat. Mengingat Indonesia terdiri dari banyak suku dengan keanekaragaman daerahnya, maka mulai Pemilu 2004 dipilihlah DPD yang nantinya menyalurkan aspirasi keanekaragaman tersebut.

Diantara Pemilu dan Partai Politik berdirilah KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu  yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (UU No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu). Sebagai suatu lembaga penyelenggara, tentu banyak dibebani oleh tugas yang berat. Agar Pemilu berlangsung sesuai rencana dan tepat waktu, KPU jauh hari sudah perencanaan program dan anggaran dalam jumlah tertentu, dan jadwal Pemilu. Kemudian KPU menyusun dan menetapkan tata kerja mulai dari KPU Pusat, KPU Propinsi sampai KPU Kabupaten/kota. Setiap tahapan pelaksanaan Pemilu perlu disusun dan ditetapkan pedoman yang bersifat teknis. Lalu dikoordinasikan, diselenggarakan dan dikendalikan di setiap tahapan pelaksanaan. Mencari data pemilih sampai akhirnya menetapkan sebagai peserta Pemilu.

Setelah Pemilu dilaksanakan, KPU menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan perhitungan suara yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara. Seperti yang sudah ditetapkan dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota, bahwa KPU Kabupaten/kota harus sudah menetapkan hasil perolehan suara paling lambat 12 (dua belas) hari setelah Pemilu dilaksanakan. Untuk KPU propinsi paling lambat 15 (lima belas) hari dan KPU Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Dalam pelaksanaan Pemilu KPU menetapkan standar serta kebutuhan dan pendistribusian perlengkapan seperti kotak suara, tinta, surat suara, dan lain-lain. Bila terjadi pelanggaran yang dilaporkan Bawaslu, KPU harus segera menindaklanjutinya dan menonaktifkan sementara anggota KPU yang melanggar kode etik.

KPU juga berwenang menunjuk salah satu kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan sumber dana tersebut. Kewajiban KPU yang lain adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan juga melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Selain menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota, KPU juga melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tugas dan wewenang yang tidak kalah berat. Untuk itu sebagai penyelenggara Pemilu tersebut, hendaknya memiliki integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Memang setiap orang berhak ikut andil dalam lingkup kepemimpinan negara. Namun dalam sistim formal hak tersebut hanya terbatas pada orang-orang yang secara kualitas memenuhi standar perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang menuntut kita berpikir secara kritis terhadap calon yang akan dipilih mengemban tugas negara.

Kritis dalam artian mengupas secara teliti dan jernih calon yang layak menjadi figur publik. Selama ini sikap kritis selalu dikesampingkan dan selalu menomorsatukan kepentingan perseorangan dan golongan untuk tujuan tertentu. Akibatnya justru pemimpin atau figur publiklah yang melanggar Undang-undang. Bila ini terjadi pada lembaga KPU, akan berimbas pada tugas KPU dalam menyeleksi calon-calon yang diajukan Partai Politik yang nantinya menjadi wakil rakyat atau pemimpin. Seperti yang telah tercantum dalam UU No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, dimana dalam pasal 3 (3) disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dan yang tak kalah penting adalah standar anggota KPU yaitu bisa bekerja dan tim dan dalam tekanan yang sangat tinggi dari warga pemilih dan Partai Politik termasuk caleg-calegnya. Motto kerja “speed and power” harus selalu diterapkan.

Dalam Hindu dikenal bahwa perempuan dapat memilih karier baik sebagai Sadwi atau Brahmawadini. Sebagai Sadwi artinya perempuan berkarier sebagai ibu rumah tangga yang hanya di rumah. Sedangkan sebagai Brahmawadini yaitu perempuan bisa berkarier sebagai ilmuwan, politisi, birokrasi, kemiliteran maupun pebisnis. Semuanya mulia dan tidak dilarang. Jadi tidak ada alasan untuk merendahkan atau meniadakan perempuan dalam setiap bidang pekerjaan. Begitu juga halnya dengan keanggotaan KPU. Dalam UU No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu dalam pasal 6 (5) sudah ditentukan bahwa komposisi keanggotaan KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Kehadiran perempuan dalam setiap bidang pekerjaan bukan hanya memberi kesegaran semata seperti yang selama ini dipandang oleh sebagian kaum laki-laki tetapi sangat memberi andil dalam hal keselarasan. Secara naluri dan emosi perempuan lebih unggul dari laki-laki. Dalam UU No.2 Tahun 2008 Pasal 2 (2) tentang Partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 Pasal 15 Huruf d tentang Pemilu sudah pula mensyaratkan harus menyertakan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam pendirian dan pembentukan Partai Politik. Hal ini adalah tantangan dan peluang bagi perempuan Indonesia untuk berkarier sebagai politisi. Mungkin karena peraturan ini masih baru, banyak Parpol kesulitan mencari kader-kader perempuan. Karena ini juga banyak berkas-berkas caleg yang dikembalikan KPU karena belum memenuhi kuota 30% caleg wanita. Mengingat belum ada sanksi yang tegas dan jelas atas pelanggaran ini, KPU hanya memberi an a sanksi moral pada Parpol bersangkutan dengan mengembalikan berkas dan mempublikasikannya di media.

Lahirnya persyaratan kuota 30% perempuan dalam kancah politik sangat kuat disebabkan karena minimnya keikutsertaan perempuan memeriahkan pesta demokrasi di tanah air. Pada Pemilu legislatif  tahun 2004 saja jumlah perempuan di DPR hanya 11%. Di DPRD propinsi hanya 8% dan di DPRD kabupaten hanya 5%. Memang untuk memenuhi kuota ini perlu waktu dan proses yang panjang. Dalam riset disebutkan bahwa perlu waktu 200 tahuan untuk hal ini. Maka dari itu mulai sekarang setiap Parpol perlu menginventarisasi kader-kader perempuan yang potensial.

Kendala lain yang dihadapi KPU menjelang Pemilu 2009 ini adalah kelengkapan administrasi caleg yang ada saja yang kurang. Kejelian dan ketelian KPU juga dipertaruhkan dalam hal menetapkan calon legislatif. Tugas ini memang lebih baik dilakukan lebih dulu oleh Parpol bersangkutan agar lebih dini mendeteksi caleg-caleg yang terlibat kasus atau bermasalah seperti terlibat pidana, menjadi tersangka atau sedang menjalani proses di pengadilan. Walau sudah disyaratkan dengan surat keterangan dari pengadilan dan sudah diatur dalam UU No.10 Tahun 2009 pasal 61 (5) dimana tanggapan dan masukan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/kota paling lama 10 hari sejak daftar calon sementara diumumkan. Untuk ini KPU membuka ruang publik dalam hal kritik dan saran dalam bentuk penilaian masyarakat bagi para caleg yang didaftarkan partainya. Setiap penilaian yang masuk diseleksi. Yang tidak ada hubunganya dengan caleg bersangkutan dilewati. Penilaian KPU disampaikan kepada Parpol. Sebelum ditetapkan sebagai calon tetap, Parpol memiliki kewenangan dalam mengganti calegnya.

Sejak penetapan partai politik dan DPD sebagai peserta Pemilu, kampanye boleh dilaksanakan tiga hari kemudian. Mengingat dalam rentang waktu tersebut sampai Pemilu 9 Juli 2009 terdapat hari raya Ramdhan, dimana dalam safari Ramadhan sering dirancukan dengan kegiatan kampanye. Apakah ini termasuk dalam kampanye kegiatan sosial dan budaya? Walau sudah diatur dalam Peraturan KPU No.19 Tahun 2008 tentang pelaksanaan kampanye dimana dalam pasal 13 ayat 7 disebutkan bahwa kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan, antara lain acara ulang tahun, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar. Kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan diantaranya pertemuan terbatas dan tatap muka. Yang dimaksud dengan kampanye pertemuan terbatas adalah pertemuan yang dilakukan dalam ruang tertutup. Jumlah peserta tidak melampaui batas kapasitas ruang yang sudah ditetapkan pengelola. Pertemuan tatap muka yaitu pertemuan yang dilakukan dalam ruang tertutup atau terbuka dengan jumlah peserta paling banyak 250 orang. Sedangkan kampanye yang dilakukan di lapangan terbuka atau stadion atau alun-alun dihadiri oleh massa maupun pendukung dan warga masyarakat lainnya dikategorikan sebagai rapat umum. Ini dilaksanakan 21 hari sebelum masuk masa tenang.

Menghadapi Pemuli 2009 yang diikuti oleh banyak partai, membuat masyarakat kebingungan harus memilih partai mana yang benar-benar memperjuangkan hak-hak aspirasi masyarakat nanti. Terlebih KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan Pemilu 2009 menghadapi kendala yang terakumulasi sehingga dikhawatirkan pesta demokrasi tidak berjalan mulus. Rancangan Undang-undang Pemilu yang seharusnya disahkan akhir 2007 namun terlambat hingga pertengahan 2008. Ini berdampak pada persiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu baik dari aspek regulasi maupun pembentukan lembaga dibawahnya. Seperti hal-hal yang berkaitan dengan partai politik, pencalegan, dan pembentukan KPU di daerah-daerah.

Semua permasalahan ini muncul akibat regulasi yang belum jelas dan tidak ada upaya antisipasi sebelumnya. Seperti parpol yang memenangkan gugatan melalui PTUN maupun MK sehingga mengakibatkan banyak aturan tumpang tindih dan terkesan tambal sulam. Sebaiknya masalah ini sudah dipikirkan sehingga tidak mengganggu proses Pemilu. Untuk kedepannya perlu dibuat kebijakan yang mengatur masalah ini dan regulasi harus cepat diputuskan karena KPU dituntut untuk membuat keputusan yang kredibel dan berani.

Menyimak tahapan penyelenggaraan Pemilu seperti yang tercantum dalam UU No.10 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 yang meliputi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemiluh, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggotan DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan pengucapan sumpah/janji calon terpilih, dapat disimpulkan bahwa tahapan Pemilu sangat panjang. Ini juga bukan tugas yang ringan bagi KPU. Apalagi di saat tahapan Pemilu sedang berlangsung ada empat Parpol yang memenangkan gugatan di PTUN Jakarta yang memutuskan keempat partai (Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Umat Indonesia dan Partai Serikat Indonesia) harus mendapat perlakuan yang sama dengan partai lain dan tidak mengikuti verifikasi karena memiliki kursi di DPR. KPU juga juga sudah memiliki pegangan yaitu UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu dimana pasal 316 huruf d menyebutkan bahwa partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan pasal 315 dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan ketentuan memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004 tanpa harus melewati verifikasi.

Beratnya tugas dan padatnya jadwal tahapan Pemilu dan selalu diiringi dengan derasnya hujan kritikan atas kinerjanya, KPU ternyata juga latah seperti pejabat-pejabat pemerintah lainnya dengan menyelipkan agenda “Road Show” ke luar negeri. Mereka dijadwalkan akan berangkat ke empat belas kota di luar negeri mulai dari Asia, Eropa, Amerika hingga Afrika. Informasi ini tercantum dalam Surat Tugas KPU No.412/15/ST/VIII/2008 yang ditandatangani ketua KPU Abdul Hafiz Anshari. Ini bertujuan untuk melakukan supervisi dan sosialisasi Pemilu bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Sosialisasi dilakukan di konsulat dan kedutaan besar. Kegiatan ini sangat kontradiktif dengan kinerja KPU di tengah persoalan dalam negeri yang mendesak. Program ini hanya menghamburkan uang negara. Walau pada akhirnya ditunda, namun  KPU sebaiknya lebih membenahi diri dalam hal program dan tahapan Pemilu di dalam negeri yang masih banyak kelemahan. Efektifitas sosialisasi ke luar negeri tersebut banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Karena waktu berkunjung KPU adalah sebagian besar warga Indonesia di luar negeri sedang bekerja atau belajar dan atensi warga pada Pemilu juga masih juga masih dipertanyakan.

Di sisi lain KPU juga membuat gagasan baru menghadapi Pemilu 2009. Diantaranya KPU Pusat menyerahkan sepenuhnya masalah pembuatan kotak suara kepada KPUD termasuk jenis atau bahan baku yang akan digunakan beserta harganya. Daerah dapat memperkirakan sendiri harga bahan baku yang ditetapkan berdasarkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat KPUD. Spesifikasi bahan bisa dari kayu atau plastik. Ini dilakukan mengingat kotak suara berbahan aluminium sangat mahal. Toh juga mengenai bahan tidak diatur dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Untuk ini sudah disediakan dana 3,7 triliun yang digunakan untuk pengadaan logistik dan honor.

Gagasan lainnya adalah pengundian nomor urut DPD tidak menganut sistim nomor urut tetapi abjad. Calon anggota DPD yang memiliki nama depan A akan mendapat keuntungan lebih karena nomor urutnya pasti lebih di depan. Besar kemungkinan calon DPD yang nama depannya A akan lebih banyak mendulang suara. Karena ada sebagian masyarakat cenderung asal memilih mau gampangnya saja sehingga yang dipilih posisi terdepan. Kandidat yang namanya menyandang huruf lebih di tengah harus ekstra keras mensosialisasikan diri. Namun kecenderungan ini rasanya patut diragukan. Pemilih sekarang sudah jeli dan cerdas dalam menentukan pilihannya.

Terlepas dari semua fakta, masalah, dan kendala tersebut di atas, tentu yang menjadi tujuan utama adalah menuju Pemilu 2009 yang lebih berkualitas. Peran serta warga sebagai pemilih, Parpol sebagai peserta Pemilu, dan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus bekerja sama menjadi satu tim mewujudkan demokrasi di negeri ini.

ditulis AAIA Shintaningrum KP, ST

dimuat pada majalah Ge-Magazine

Ditulis dalam Info. Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: